Payakumbuh – Biro Haji Tak Dapat perjalanan haji semestinya memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebelum menerima kuota haji khusus dari pemerintah.
Namun dalam kasus-kasus tertentu muncul dugaan bahwa ada biro yang belum berizin tetap menerima jatah kuota khusus secara tidak wajar.
Baca Juga : Kapan Jaring Gawang Sepak Bola Mulai Digunakan
Hal itu melanggar prinsip keadilan bagi biro yang benar-benar berizin.
Kasus seperti ini memberikan sinyal bahwa aturan dan kontrol internal belum memadai untuk menghindari eksploitasi kuota haji
Ada dugaan kuat bahwa sejumlah biro menggunakan hubungan afiliasi dan jaringan internal untuk mendapatkan bagian kuota
Struktur distribusi kuota seperti ini cenderung menciptakan mekanisme pasar “lelang internal”, di mana biro dengan kemampuan finansial
Penyaluran kuota ke biro yang belum berizin membuka risiko penyalahgunaan dana, manipulasi harga
Sudah menjadi kewajiban negara melalui Kementerian Agama untuk melakukan verifikasi ketat terhadap setiap biro
Salah satu langkah mitigasi adalah memperkuat transparansi data penerima kuota dan membuat sistem audit publik
Penguatan regulasi bisa berupa revisi peraturan mengenai pemilik izin PIHK, durasi tunggu penggunaan kuota setelah izin keluar
Di samping itu, perlu adanya sistem pelaporan keluhan jamaah yang efektif, sehingga jika ada biro yang tidak berizin menawarkan kuota haji khusus
KPK yang sudah mulai menyelidiki dugaan korupsi kuota haji harus bekerja sama erat dengan instansi keagamaan, lembaga audit negara (BPK)
Jika terbukti bahwa kuota haji khusus telah disalahgunakan oleh biro tak berizin, maka konsekuensinya harus tegas: pembekuan izin
Reformasi internal di Kementerian Agama juga penting agar pejabat yang terlibat dalam proses alokasi kuota
Dalam jangka panjang, model pengelolaan kuota haji harus berbasis prinsip keadilan, keterbukaan
Publik perlu diberdayakan melalui penyebaran data terbuka mengenai alokasi kuota, daftar biro berizin dan tidak berizin
Media dan lembaga pengawas perlu ikut aktif menyuarakan potensi penyalahgunaan kuota serta melakukan investigasi
Biro-biro yang berizin pun harus menjaga integritas ini
