Paykumbuh – JIKA RAKYAT luran Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang berkualitas tanpa membebani rakyat secara langsung.
Di Indonesia, anggaran pendidikan telah diatur dalam konstitusi, yakni sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa.
Namun belakangan ini, muncul fenomena di mana masyarakat harus melakukan iuran untuk menggaji guru, terutama di sekolah-sekolah negeri yang seharusnya dibiayai negara.
Banyak guru honorer yang mengabdi selama bertahun-tahun, namun masih menerima gaji jauh di bawah upah minimum. Mereka bergantung pada iuran orang tua murid atau sumbangan komite sekolah.
Padahal, keberadaan guru adalah fondasi utama dalam sistem pendidikan. Tanpa guru yang layak sejahtera, kualitas pendidikan sulit meningkat.
Jika rakyat harus menambal kekurangan negara dengan iuran, maka ini mencerminkan kegagalan tata kelola anggaran pendidikan yang adil dan merata.
Pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap penggajian guru, baik PNS maupun non-PNS, tanpa membebani masyarakat.
Iuran dari orang tua seharusnya bersifat sukarela dan tidak menggantikan peran negara dalam menyediakan layanan pendidikan dasar.
Fakta bahwa sekolah harus mencari dana dari luar untuk menggaji guru menandakan ada ketimpangan dalam distribusi anggaran.
Seringkali, sekolah di kota besar memiliki akses anggaran yang lebih baik, sementara sekolah di daerah tertinggal harus bertahan dengan dana minim.
Ini menciptakan ketimpangan mutu pendidikan antar daerah yang semakin melebar.
Pemerataan anggaran dan pendistribusian gaji guru harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga : Zulmaeta Tutup Kejuaraan Tenis Meja, Dorong Payakumbuh Jadi Kota Sport Tourism
Selain gaji, anggaran pendidikan juga seharusnya mencakup sarana-prasarana, pelatihan guru, dan kurikulum yang relevan.
Sayangnya, laporan keuangan seringkali menunjukkan ketidakefisienan dan kebocoran anggaran dalam sektor pendidikan.
Korupsi dan birokrasi yang berbelit turut memperparah masalah ini, membuat dana pendidikan tidak tepat sasaran.
Maka wajar bila publik bertanya: ke mana sebenarnya larinya anggaran pendidikan yang begitu besar itu?
Munculnya kewajiban iuran untuk menggaji guru juga menimbulkan beban ganda bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.
Mereka sudah membayar pajak, namun masih harus menambah biaya demi sekolah anak-anaknya.
