Payakumbuh – MAKI Desak KPK Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Desakan ini muncul seiring dengan lambannya perkembangan penanganan kasus tersebut.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa KPK harus menunjukkan keseriusannya dalam mengusut kasus ini. Menurutnya, publik sudah lama menunggu kejelasan atas dugaan penyalahgunaan kuota haji.
Dugaan korupsi kuota haji mencuat setelah adanya temuan bahwa jatah kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler, diduga dialihkan kepada pihak-pihak tertentu secara tidak sah.
MAKI menilai bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji.
Baca Juga : 3 Orang Masih Hilang Usai Demo Agustus
“Ini bukan sekadar soal kuota, tapi soal keadilan dan hak masyarakat. Jangan sampai haji menjadi ladang bancakan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab,” kata Boyamin.
KPK sendiri telah memulai penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan.
Boyamin mengungkapkan bahwa lambatnya penetapan tersangka bisa memunculkan kesan bahwa KPK tidak serius menangani kasus ini.
“Jangan tunggu tekanan publik baru bertindak. Hukum harus berjalan meski langit runtuh,” tegas Boyamin.
Dugaan korupsi kuota haji ini mencakup sejumlah pelanggaran, mulai dari manipulasi data jemaah hingga jual-beli kuota yang melibatkan pejabat negara.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa praktik ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan jaringan yang cukup luas.
Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat karena menyangkut salah satu ibadah yang sangat sakral dalam agama Islam.
Banyak calon jemaah haji merasa kecewa dan marah jika ada pihak yang menyalahgunakan kuota hanya demi keuntungan pribadi atau kelompok.
MAKI mengatakan bahwa kasus ini juga menjadi ujian integritas KPK dalam penanganan kasus korupsi di sektor keagamaan.
Boyamin menyebut bahwa korupsi di sektor ini jauh lebih menyakitkan karena merusak nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk terus mengawasi proses penanganan kasus ini agar tidak tenggelam oleh isu-isu lain.
Selain itu, MAKI juga mendorong DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Kementerian Agama dan lembaga terkait.
