payakumbuh – Ternyata Ini Alasan Keputusan Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Haji telah mengejutkan banyak pihak. Langkah ini dinilai tidak biasa dan menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat.
Namun, di balik keputusan itu, ternyata ada alasan mendalam yang melatarbelakangi niat tersebut. Prabowo tidak sekadar ingin menambah jumlah kementerian, tetapi ingin menyelesaikan masalah yang telah berlangsung lama.
Selama ini, urusan haji berada di bawah Kementerian Agama. Namun, dalam praktiknya, banyak kendala teknis, birokrasi, hingga persoalan pelayanan jemaah yang belum optimal.
Prabowo menilai bahwa pengelolaan haji membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, ia ingin ada lembaga tersendiri yang fokus hanya pada penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, ibadah haji adalah salah satu momen paling sakral dalam kehidupan umat Islam. Maka, sudah seharusnya negara memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah.
Gagasan ini sebenarnya bukan baru. Beberapa tokoh masyarakat dan pakar haji telah lama mengusulkan pemisahan lembaga pengelola haji dari Kementerian Agama.
Namun, baru kali ini gagasan tersebut mendapatkan perhatian serius dari seorang presiden terpilih.
Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam bidang keagamaan.
Dalam pemikirannya, negara harus hadir secara maksimal dalam mengurusi kepentingan rakyat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji yang menyangkut jutaan umat.
Baca Juga : KPK Perlu Keterangan Lisa Mariana Buat Pastikan Aliran Uang Kasus BJB
Membentuk Kementerian Haji menurut Prabowo juga merupakan bentuk penghormatan kepada umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia.
Selama ini, berbagai keluhan kerap muncul dari para calon jemaah, mulai dari masalah antrean panjang, transparansi biaya, hingga fasilitas akomodasi di Tanah Suci.
Prabowo juga mengaku prihatin melihat sejumlah kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana haji yang mencoreng citra negara.
Ia ingin lembaga baru ini bersih, transparan, dan akuntabel, dengan sistem digitalisasi yang kuat untuk meminimalkan peluang penyimpangan.
Bahkan, ia menyebut rencana ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi besar-besaran yang akan ia jalankan dalam pemerintahannya.
Kementerian Haji juga dirancang untuk bersinergi dengan pemerintah Arab Saudi, mengingat penyelenggaraan haji sangat bergantung pada regulasi negara tersebut.
Prabowo pun menyiapkan sumber daya manusia terbaik untuk mengisi posisi strategis di kementerian baru ini.
Ia mengatakan akan mengutamakan profesionalisme dan integritas dalam memilih pejabat kementerian haji.
Selain itu, kementerian ini juga akan memiliki pusat riset dan pengembangan guna meningkatkan kualitas layanan jemaah.
